Nih Sby Perjuangkan Pilkada Pribadi Dan Perintahkan Para Pimpinan Partai Demokrat Untuk Menjalin Komunikasi Dengan Pdip & Kih

Mantan Presinden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat kecewa dengan keputusan partai Golkar yang dinilai telah mengingkari komitmen mengenai pemilihan kepala daerah. Seperti diketahui, Partai beringin itu dalam Munasnya di Bali telah tetapkan untuk menolak Pepu Pilkada, yang artinya menolak pemilihan kepala kawasan secara langsung. Karena itu, melalui akun Twitter-nya (Kamis, 4 Desember) @SBYudhoyono,  SBY pun bersikap tegas untuk tetap memperjuangkan pemilihan kepala kawasan secara pribadi dan memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan PDIP & Koalisi Indonesia Hebat. Adapun berikut pernyataan lengkapnya di Twitter:

Berkaitan dengan informasi penolakan Partai Golkar terhadap Perppu perihal Pilkada Langsung (dengan perbaikan), saya ingin sampaikan perilaku saya. *SBY*

Sikap ini saya sampaikan dalam 2 kapasitas, sebagai mantan Presiden yang keluarkan Perppu tersebut dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ketika melepas tweet ini saya memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tanggal 1 Oktober 2014 untuk dukung Perppu permintaan Pemerintah.

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum & Sekjen Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS dan PPP. Khusus PPP hanya Ketum.

Nota Kesepakatan ini saya terima tanggal 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan dewan perwakilan rakyat RI.

Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan dewan perwakilan rakyat dan MPR, dengan syarat (mutlak) Koalisi Merah Putih harus menyetujui dan mendukung Perppu.

Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari komitmen yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip.

Tidak mungkin Partai Demokrat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar komitmen dan tinggalkan komitmen begitu saja.

Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, kredibilitas dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik menyerupai ini.

Rakyat Indonesia, SBY & Partai Demokrat akan tetap memperjuangkan Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan, sesuai aspirasi saudara semua.

Saya dan Partai Demokrat meminta pinjaman rakyat Indonesia pecinta demokrasi, supaya Perppu Pilkada Langsung ini dapat lolos di dewan perwakilan rakyat nanti.

Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP & Koalisi Indonesia Hebat, supaya usaha bersama ini berhasil.

Jika diperlukan, dapat saya jelaskan lahirnya Kesepakatan Bersama Koalisi Merah Putih + Partai Demokrat, yang berikan pinjaman Perppu Pilkada Langsung tersebut.

Bagi saya, politik juga perihal kebenaran. Politik akan indah jikalau para pelakunya sungguh memegang budpekerti dan juga dapat dipercaya.

Sebenarnya ketika ini saya ingin “menyepi” dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil perilaku tegas dan terang.

Dikutip dari akun Twitter @SBYudhoyono.

Nih Romy Terancam 5 Tahun Penjara Alasannya Yaitu Mencetak Buku Bajakan

(Foto: Angling Adhitya P/detikcom)

Semarang – Petugas Polrestabes Semarang telah menangkap Romy Heriyanto (39), seorang sarjana komputer, dikarenakan telah mencetak dan mengedarkan buku palsu. Ia melaksanakan pembajakan itu semenjak 2009 dan sudah mengedarkan bukunya ke beberapa daerah.

Menurut akreditasi Romy, awalnya ia mempunyai perjuangan percetakan biasa semenjak tahun 2008. Namun sehabis usahanya berjalan satu tahun, ada permintaan untuk meniru buku secara ilegal.

"Awalnya cetak biasa, cetak-cetak nota. Terus ada permintaan cetak buku tahun 2009. Hasilnya lumayan," kata Romy di Mapolrestabes Semarang, Senin (1/12/2014) ibarat dikutip Detikcom.

Sebelum membajak, Romy biasanya membeli buku atau kamus asli. Selanjutnya, ia scan per halaman, kemudian dicetak dengan kertas kualitas rendah. Ia pun menjual buku cetakannya dengan harga jauh lebih murah dari buku cetakan asli.

"Kalau kamus orisinil harga Rp 100 ribu, aku jualnya Rp 30 ribu. Buku kebidanan yang Rp 500 ribu juga aku jual Rp 30 ribu," ujarnya.

Dari perbuatannya itu, Romy memperoleh laba yang lumayan. Ia dapat meraup untung Rp 4 juta setiap bulan dengan membajak buku-buku pendidikan itu. Romy kemudian meninggalkan pekerjaan halalnya mencetak nota dan serius memproduksi serta mengedarkan buku bajakan, bahkan memperkerjakan dua karyawan.

"Dijualnya sudah di Jateng, Jakarta, sama Yogyakarta. Per toko itu paling pesannya 20 eksemplar," pungkasnya.

Kapolrestabes Semarang, Komisaris Besar Pol Djihartono menyampaikan anggota Satreskrim melaksanakan penyidikan tanggal 28 November kemudian di tempat percetakan sekaligus rumah tersangka di Kampung Karanganyar RT 07 RW 12, Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

"Tanggal 28 November kemarin penyidik menangkap seorang tersangka pemalsuan merek dan hak cipta. Dari tersangka diamankan 1.600 buku dari aneka macam judul dan seperangkat alat pencetak, masternya juga kami sita," kata Djihartono.

Dari sampul buku buatan Romy, lanjut Djihartono, memang sulit untuk membedakan yang orisinil dan palsu bahkan Romy juga menyertakan CD bajakan jikalau buku tersebut dilengkapi e-book. Namun untuk materi kertas dan cetakan di dalamnya, terlihat terang buku bajakan lebih buram dan cetakan tidak tebal.

"Ini kamus, kalau kasat mata sama saja. Tapi dibuka isinya berbeda," tegasnya sambil memperlihatkan kamus orisinil dan buatan Romy.

Dari tangan tersangka diamankan barang bukti mesin fotocopy, satu set komputer lengkap dengan printer dan scanner, alat potong kertas, dua mesin cetak, satu pack berisi 100 lembar seng untuk master, satu set master buku untuk dicetak ulang, 1.601 buku hasil cetakan dari aneka macam jenis buku dan penerbit.

Tersangka dijerat Pasal 72 ayat (2) jo Pasal 1 butir ke.6 UU No.19 Tahun 2002 ihwal Hak cipta dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/12/01/142959/2764111/1536/2/cetak-buku-bajakan-sarjana-komputer-romy-terancam-5-tahun-bui

Nih Fpi Akan Dibubarkan, Polri Telah Siapkan Data-Data Pelanggarannya

Massa FPI (Front Pembela Islam) gres saja melaksanakan demo penolakan terhadap Ahok yang akan diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka yang jumlahnya ribuan mencaci-maki dengan kata-kata bernafsu pada laki-laki yang masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Pria yang dekat dipanggil Ahok itu pun melawan. Ia menciptakan surat rekomendasi yang terkait pembubaran FPI kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

"Proses pembubaran FPI itu hanya kalau ada kepala tempat yang merekomendasi membubarkan FPI dengan menulis surat ke Kementerian Hukum dan HAM," ucap Ahok dengan bunyi yang meninggi di Balaikota, Senin (10/11/2014) menyerupai yang dimuat Kompas.com. 

Pembubaran sebuah organisasi massa (ormas) memang sanggup dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan HAM melalui pengadilan, ialah dengan berdasar data-data pelanggaran dari kepolisian—sebagai bama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 perihal Ormas. Adapun berdasar UU tersebut, ada tiga jenis hukuman yang sanggup diberikan kepada ormas pelanggar peraturan, yakni teguran, pembekuan, serta pembubaran ormas.

"Jadi, kita lihat Menteri Hukum dan HAM dan Mendagrinya berani enggak memproses surat saya," lanjut Ahok menantang.

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia sendiri telah menyiapkan data-data pelanggaran yang selama ini dilakukan oleh ormas Front Pembela Islam (FPI). Dan saat ini, Polisi Republik Indonesia masih menunggu pihak-pihak yang memerlukan data tersebut untuk memintanya kepada Polri.

"Pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dilakukan (FPI) silakan sanggup diminta. Setiap ketika diminta, kita beri," terang Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Badrodin Haiti seusai menghadiri seminar di Auditorium PTIK, Jakarta, Selasa (11/11/2014) menyerupai dimuat Kompas.com.

Badrodin juga mengatakan, bahwa sampai ketika ini, baik Plt Gubernur DKI Jakarta, maupun Kementerian Hukum dan HAM, belum meminta data-data pelanggaran FPI tersebut ke pihak kepolisian. Menurut Badrodi, data-data pelanggaran yang dilakukan oleh FPI cukup banyak. Pelanggaran FPI, bukan hanya dilakukan baru-baru ini, melainkan sudah berlangsung semenjak lama.

"Kan pelanggaran-pelanggaran yang ditangani bukan hanya sekarang, tapi dulu-dulu juga sudah ada. Bahkan, beberapa kali pimpinannya juga pernah kita proses," lanjut Badrodin.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/11/11/13290681/Polri.Telah.Siapkan.Data-data.Pelanggaran.FPI

Nih Penghina Prabowo Ditahan, Fadli Zon Menanggapi

Sulastri, ibu Brama

Setelah populernya M Arsyad yang menghina Jokowi, sekarang santer beredar yaitu perihal Brama yang menghina Prabowo. Meskipun sama-sama menghina capres di masa pemilu, tapi keduanya mempunyai nasib yang berbeda. Si penghina Jokowi itu lebih beruntung dikarenakan telah dibebaskan, serta menerima pinjaman aturan dari Fadli Zon dan uang senilai 35 juta. Sementara, si penghina Prabowo ini masih ditahan dan tak menerima pinjaman menyerupai sebelumnya.

Brama yang merupakan seorang satpam di Sidoarjo, Jawa Timur, telah tersangkut masalah penghinaan dan pencemaran nama baik karena menulis status di facebook yang menghina Prabowo sambil mengaku anggota Brimob Polda Jatim.

"Kalau hingga negara ini dipimpin oleh pecatan kopasus, tak terpikirkan olehku. Takutnya kejahatan akan merajalela. Ya Allah saya hanya pengen hidup tenang, menangkan joko widodo ya Allah, alasannya yaitu saya sangat yakin dengan kepemimpinannya joko widodo jikalau dia sanggup menjadi presiden RI". tulis Brama yang mengaku Bribda Candra Tanzil bertugas di Kompi 4 Den A Sat Brimobda Polda Jatim menyerupai dikutip detikcom.

Memang, kasusnya berbeda dengan masalah Arsyad yang memasang gambar porno hasil editan wajah Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri di facebook. Brama terjerat dua kasus, yaitu menghina Prabowo (UU ITE) dan mencemarkan nama institusi Polisi Republik Indonesia ketika Pemilu Presiden. Namun,

"Ini dua hal berbeda yang tidak sanggup dibandingkan. Kalau masalah Arsyad kan dia wong cilik dan dilaporkan tim Jokowi. Kalau ini, kita nggak melaporkan kok," kata Fadli Zon ketika dimintai jawaban Rabu (5/11) yang dimuat detikcom.

Sementara, Sulastri yang merupakan ibu dari Bram sudah memberikan permohonan ke Kasat Brimob atas ulah anaknya. Namun, polisi sudah menyerahkan semua proses persidangan ke pengadilan. "Kalau sudah proses persidangan itu kan kewenangan pengadilan," kata Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Pol Awi Setiyono (dikutip dari detikcom).

Sumber: http://news.detik.com/read/2014/11/06/065039/2740311/10/beda-nasib-tukang-sate-yang-hina-jokowi-dan-satpam-yang-hina-prabowo?991101mainnews

Nih Kontroversi Logo Jogja Seharga 1,5 Miliar

Dari logo usang ke baru

Logo gres kota Yogyakarta yang belum diluncurkan ini menuai kontroversi. Tak hanya tulisannya yang terbaca ‘TOGUA’, tapi juga mengganti slogan ‘Jogja Never Ending Asia’ menjadi ‘New Harmony’. Bahkan, ada yang mengkritik jika logo itu tak mencerminkan keistimewaan Yogyakarta.

Alih-alih didapat dari lomba, logo ini dipesan seharga 1,5 miliar dari sebuah perusahaan dengan Dana Keistimewaan. Padahal jika lewat sayembara, tentu akan lebih menghemat biaya dan akan didapat logo yang lebih bernilai—mengingat Jogja merupakan gudangnya orang-orang kreatif. 

Beberapa warga bergotong-royong mendesak untuk dilakukan sayembara terbuka. Tapi menurut Erni Widyastuti, Kasubid Administrasi Publik dan Keuangan Bappeda DIY menyerupai dikutip Tribunnews.com, penyelenggaraan sayembara terbuka tak mungkin dilakukan. Sebab, Pemerintah Daerah sudah menargetkan penggarapan logo ini akibat di bulan November 2014. 

"Kalau melihat tata kalanya, sudah nggak memungkinkan untuk sayembara lagi," kata Erni pada Tribunnews.com di kantornya, Kamis (30/10/2014). 

Masih berdasarkan Erni, Pemerintah Daerah DIY sudah mulai mengerjakan logo gres tersebut semenjak awal 2014 dengan mengajak konsultan pemasaran ternama, MarkPlus Inc. 

Perlu diketahuai, MarkPlus Inc ialah perusahaan milik Hermawan Kertajaya yang telah menciptakan logo usang 'Yogya, Never Ending Asia'. Dan alasannya dianggap berhasil, Hermawan pun kembali dipercaya Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk rebranding logo baru.

Sumber:  http://jogja.tribunnews.com/2014/10/31/logo-togua-bernilai-rp-15-miliar/